Adat Recht dan Hukum Adat

Sesungguhnya antara istilah Adat Recht dan Hukum Adat masih
dapat dilakukan pembedaan, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
istilah Adat Recht yang dikenal dalam tata hukum Hindia Belanda tidak
begitu saja dapat disamakan dengan istilah Hukum Adat sebagai hukum yang
tidak tertulis.
Istilah Adat Recht (sebagaimana yang dimaksudkan oleh Snouck
Hurgronje, van Vollenhoven, dan Ter Haar) ialah hukum yang terdiri dari
Hukum Asli dari zaman Melayu Polinesia dan Hukum Rakyat Timur Asing
termasuk unsur-unsur agama yang mempengaruhi Hukum Asli di
daerah-daerah.
Pengertian Hukum Adat sebagaimana hasil Seminar Hukum Adat dan Pembinaan
Hukum Nasional di Jogyakarta (1975) adalah hukum Indonesia asli yang
tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang
di sana-sini mengandung unsur agama.
Ada kesamaan antara Adat Recht dengan Hukum Adat, oleh karena pada
pokoknya Adat Recht merupakan unsur yang tidak tertulis, dan dimaksud
dengan Hukum Adat adalah hukum yang tidak tertulis.
Tetapi Adat Recht masih juga meliputi hukum yang tertulis (tercatat atau
terdokumen) asal sungguh-sungguh merupakan hukum yang hidup.
Dalam perkembangan hukum ke depan, sebaiknya Hukum Adat dapat dibaca
sebagai semua hukum yang tidak tertulis di dalam bentuk
perundang-undangan, baik yang berlaku dalam penyelenggaraan ketata
negaraan/pemerintahan maupun yang modern, baik yang merupakan hukum
kebiasaan maupun hukum keagamaan.