Hak Asasi Manusia (HAM) adalah sebuah perwujudan kebebasanmanusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Tegaknya HAM dalamkehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan terwujudnya pemenuhan Hak setiapwarga Negara atas kebutuhan hidup dan jaminan sosialnya sebagai bentuktanggungjawab Negara terhadap rakyatnya.
Berkaca dari kenyataan hidup rakyat Indonesia, kita tidakakan pernah lepas dari pembicaraan tentang perwujudan Hak Asasi Manusia diIndonesia. Tegaknya HAM akan terus menjadi pertanyaan jika kita melihatkenyataan bahwa sampai hari ini perampasan tanah masih menjadi problem pokokrakyat yang mayoritas adalah kaum tani. Rendahnya upah buruh dan Rakyat pekerjalainnya yang merupakan salah satu factor yang mempengauhi kesejahteraan rakyat.Ataupun masih sempitnya akses rakyat atas Pendidikan dan terbatasnya lapanganpekejaan yang disediakan oleh pemerintah serta maraknya tindak kekerasan yangdihadapi oleh rakyat dalam menyelesaikan berbagai kasusnya. Situasi inilahmenjadi dasar pokok untuk kita kembali mengkaji ulang esensi HAM dan meletakkan“PENEGAKAN HAM” sebagai salah satu program pokok dalam mewujudkan kehidupanberbangsa dan Bernegara yang adil, Sejahtera, Berdaulat dan Mandiri.
Sekilas tentang sejarah HAM
Hak asasi manusia bisa dikatakan salah satu hasil dariperang Negara imperialis atau yang lebih dikenal dengan perang dunia, baikperang dunia ke satu maupun ke dua. HAM sendiri mulai dideklarasikan secarauniversal melalui lembaga internasional seperti PBB. Deklarasi tesebut lebihdikenal dengan Universal Declaration of Human Right atau deklarasi universalhak asasi manusia.
Ternyata dalamsejarah pengakuan hak asasi manusia sudah lama ditetapkan dan diberlakukan olehbeberapa masyarakat dibelahan dunia. Seperti, piagam Madinah yang dilaksanakanoleh umat Islam pada awal Abad ke VII. Isi piagam tersebut adalah toleransiantar umat beragama dan persamaan hak manusia tanpa memandang dia budak ataupunmajikan. Lalu di ikuti, Magna Charta atau Piagam Agung yang ditetapkan pada 15Juni 1215 di Ingrris yang isinya adalah membatasi kesewenang-wenangan raja-tuantanah dalam memungut pajak kepada rakyat-kaum tani. Ada pula Petition Of Rightsyang ditetapkan pada tahun 1628 yang isinya penetapan pajak dan pungutan yangdilakukan oleh raja-tuan tanah harus berdasarkan kesepakatan. Terakhir Bill ofRights yang ditetapkan tahun 1689 yang isinya bahwa setiap orang berhakmengeluarkan pendapat, aspirasi, berorganisasi, dan penetapan pajak harusberdasarkan undang-undang.
Sedangkan isi dari UNIVERSAL DECLARATION OF HUMANRIGHTS yang dideklarasikan pada tanggal10 Desember 1948, berisi tentang hak-hakuntuk :
Hidup; Kemerdekaan dan keamanan badan; Diakuikepribadiannya; Memperoleh pengakuan yang sama dengan orang lain menurut hukumuntuk mendapat jaminan hukum dalam perkara pidana, seperti diperiksa di mukaumum, dianggap tidak bersalah kecuali ada bukti yang sah; Masuk dan keluarwilayah suatu Negara; Mendapatkan asylum; Mendapatkan suatu kebangsaan;Mendapatkan hak milik atas benda; Bebas mengutarakan pikiran dan perasaan;Bebas memeluk agama; Mengeluarkan pendapat; Berapat dan berkumpul; Mendapatjaminan sosial; Mendapatkan pekerjaan; Berdagang; Mendapatkan pendidikan; Turutserta dalam gerakan kebudayaan dalam masyarakat; Menikmati kesenian dan turut sertadalam kemajuan keilmuan.
Beberapa hak (cetak tebal) yang terdapat di deklarasiuniversal hak asasi manusia inilah yang akan kita soroti perkembangannya didunia maupun di Indonesia.
Kondisi Akut Imperialisme AS Saat Ini
“Imperialisme menebar benih kehancuran bagi dunia denganmelanggar HAM disetiap jengkal kehidupan rakyat seluruh dunia”
Imperialisme seperti yang kita ketahui sebagai tahapantertinggi dari kapitalisme monopoli, mengalami keakutan yang luar biasa didalam tubuhnya. Krisis over produksi teknologi tinggi, yang salah satunyapersenjataan telah mendorong mereka mendeklarasikan slogan “War on Teror”.Perang terhadap terorisme, sasaran pertamanya Afganistan karena disebut sebagainegara sarang teroris. Dibalik serangan Amerika, teridentifikasi adakepentingan imperialis untuk selamat dari terpaan krisis over produksiteknologi tinggi, terutama persenjataan. Karena untuk memperbaiki situasi overproduksi adalah membuang barang yang menumpuk ke pasaran. Dengan skenario alakapitalis, Perusahaan-perusahaan ini mendorong negara mengeluarkan triliunandollar AS untuk membiayai perang, dengan perusahaan tersebut sebagai sponsorutama. Sekenario demikian yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan senjata,meskipun hampir 300.000 orang menjadi korban dalam perang tersebut.
Diikuti, agresi ke Irak yang diklaim oleh pihak ImperialismeAS sebagai negara penghasil senjata pemusnah massal. Sampai hasil akhir perang,ternyata tidak ditemukan senjata pemusnah massal tersebut. Ternyata faktor yangmendorong tindakan agresi tidak jauh beda dengan upaya agresi ke Afganistan.Upaya dari imperialisme AS untuk memmpertahankan stok minyak mendath bagiindustri-industri induk milik imperialis. Dampak yang dihasilkan pun cukuphebat, yaitu hampir 500.000 warga menjadi korban keganasan senjata-senjatamutakhir milik Imperialisme AS. Terakhir perang antara Israel dan Palestina,dimana Israel yang memborbardir tanah Palestina tidak pernah dihukum oleh PBB.Hal ini dikarenakan Israel didukung oleh Imperialisme pimpinan AS untukmengamankan perairan dan daratan, agar pipa-pipa bawah tanah dan jalur kapaltanker minyak bumi milik Imperialisme dapat menjaga pasokan minyak bumi bagiImperialisme .
Krisis overproduksi dalam bentuk apapun memang bukan halyang tidak mungkin bisa dihindari oleh Imperialisme. Tetapi, Imperialisme akanselalu menggunakan segala cara untuk menyelamatkan diri mereka walau harusmerenggut HAM seluruh rakyat dunia. Setelah krisis overproduksi menimpa tubuhImperialisme, beberapa tahun kemudian tepatnya awal tahun 2007 hampir 190.000warga AS kehilangan rumah mereka karena tidak mampu membayar cicilan KreditRumah. Kejadian ini sering dinamakan dengan subprime mortgage. Subprimemortgage ini merupakan gerbang awal terjadinya krisis finansial di berbagai belahannegara pada awal tahun 2008. Krisis finansial menyebabkan jutaan perusahaandari skala menengah hingga besar diseluruh dunia gulung tikar akibat adanyakrisis ini .
Krisis finansial ini juga diperparah dengan melonjaknyaharga minyak light sweet (diatas 150 dollar US/barrel) di pasar dunia yangmenyebabkan banyaknya negara yang harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeliminyak light sweet. Kejadian ini tentunya berdampak buruk kepada kehidupanrakyat di seluruh dunia, dimana terjadi inflasi yang cukup besar, sehinggaharga-harga kebutuhan pokok melonjak, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinandan pengangguran akibat dari terjadinya PHK massal dari perusahaan yang gulungtikar. Tercatat dalam 2 tahun terakhir dari tahun 2007 hingga 2009 hampir 40 jutayang kehilangan pekerjaannya akibat krisis finansial global .
Pada pertengahan 2007, sesungguhnya otoritas di AS telahmengambil sejumlah langkah untuk menyelamatkan sektor keuangan AS. The Fed,misalnya, sejak pertengahan 2007 telah menurunkan tingkat suku bunganya.Tujuannya, untuk menolong agar pemilik KPR Subprime Mortgage dapat melakukanpembayaran kreditnya serta mendorong likuiditas perekonomian. Tapi sayangnya,langkah tersebut tidak mampu menolong pasar keuangan AS. Sebab, di saat yangsama, perekonomian AS juga memiliki problem akut berupa buruknya kinerjaperekonomian. AS memiliki problem terkait dengan defisit fiskal. Pada tahun2008 saja, defisit fiskal AS akan mencapai 3%, atau US$455 miliar .
Maka, kejatuhan industri keuangan pun terus berlangsung.Saat ini kerugian yang diakibatkan subprime mortgage telah mencapai sekitarUS$650 miliar. IMF bahkan memperkirakan kerugian tersebut dapat bertambah lagihingga mencapai US$1 triliun. Untukmencegah kebangkrutan lebih lanjut, otoritas AS pun mem-Bail Out sejumlahlembaga keuangan. Pada Maret 2008, The Fed telah mengucurkan dana sekitarUS$28,8 miliar kepada berbagai institusi keuangan, seperti Morgan Stanley, danGoldman Sachs Group Inc. Pada Oktober 2008 ini Kongres AS telah menyetujuipenyediaan dana sebesar US$700 miliar guna menyehatkan sektor keuangan yangsakit. Namun, bail out tersebut dinilai tidak akan banyak menolong sektorkeuangan AS. Nouriel Roubini, Ekonom dari New York University mengatakan bahwakrisis finansial di AS masih akan memakan korban ratusan bank lagi di AS dandiperkirakan akan menelan kerugian akibat kredit macet sekitar US$2 triliun .
Dengan masih berlangsungnya krisis financial global tentunyamemberikan kondisi rakyat AS semakin menderita. Tercatat, jumlah angka kemiskinan hingga Agustus 2010 di AS meningkat drastisdengan jumlah 43,7 juta jiwa dalam 3 tahun terakhir atau meningkat 14,3 persentiap tahunnya. Selain itu, di jumlah pengangguran di AS hingga kini telahmeningkat menjadi 15,7 juta dari 148 juta angkatan kerja di AS. Padahal, sejakawal resesi pada Desember 2007, jumlah pengangguran telah meningkat sebesar 8,2juta. Berdasarkan laporan Departemen Tenaga Kerja setempat tingkat pengangguranAS melonjak menjadi 10,2 persen pada september 2010 karena 190.000 pekerjaanhilang. Sebanyak 51 juta orang Amerika yang tidak memiliki asuransi kesehatanpada 2009, naik dari 46,3 juta pada 2008 .
Dengan sekitar satu orang dalam lima orang di bawah usia 18tahun sekitar 15,5 juta anak-anak ditemukan hidup dalam kemiskinan. Sebanyak 10persen dari anak-anak di Amerika Serikat, atau 7,5 juta anak-anak, tidak punyaasuransi kesehatan. Kepailitan perusahaan skala menengah hingga besar punterjadi di Amerika Serikat. Tecatat AS, mencetak rekor tertinggi sejak tahun2005 pasca krisis over produksi, yang dirilis Kantor Administrasi PengadilanAS, mencatat jumlah kebangkrutan dilaporkan sebanyak 422.061 perusahan antaraApril 2009 hingga Juni 2010 atau naik 9 persen dari 388.148 pada tahunsebelumnya. Sedangkan untuk skala yang lebih besar atau global akibat yangditimbulkan dari krisis keuangan global, dari tahun 2007 hingga 2010 melahirkanpengangguran hampir 7 kali lipat dari 34 juta warga dunia pada tahun 2007menjadi 212 juta warga pada tahun 2010 diseluruh dunia .
Jika kita melihat kondisi nyata yang dihadapi oleh rakyat ASakibat usangnya sistem Imperialisme. Imperialisme akan terus mengalamikebankrutan seiring penindasan baik kepada rakyat dalam negeri maupun rakyatseluruh dunia. Imperialisme hingga detik ini belum menemukan obat penawar akankrisis akut yang dialami tubuhnya. Tapi, Imperialisme akan selalu memberikankesengsaraan bagi seluruh rakyat dunia setiap Imperialisme melangkah walauhanya sejengkal saja.
Kondisi Belahan Dunia Lainnya di Bawah Dominasi Imperialisme
Berdasarkan hasil penelitan lembaga survey buruh anakFilipina (Philippines Child Labour Survey) tahun 2008, tercatat 13,4 persenatau 1,4 juta anak laki-laki dan 8,4 persen anak perempuan bekerja menjadiburuh atau pekerja anak. Sebanyak 65,4 persen dari total buruh anak bekerjasebagai buruh tani, sebanyak 5,3 persen sebagai buruh industri atau pabrik dansebanyak 29,4 persen sebagai buruh jasa. Mereka pun semua merupakan anak yangputus sekolah, dan perbandingan jumlah anak putus sekolah baik di kota dan didesa adalah 35 persen berbanding 65 persen. Buruh anak tersebut berasal darikeluarga miskin yang terpaksa ikut bekerja untuk mencari nafkah tanpamelanjutkan sekolah, dimana hampirsebanyak 89,4 juta kepala keluarga di Filipina adalah miskin .
Sedangkan di Brazil, berdasarkan hasil suvey buruh anak(Brazil National Child Labour Survey) pada tahun 2008, sebanyak 9,1 persen atau1,5 juta anak laki-laki dan sebanyak 4,5 persen atau 700.000 anak perempuanbekerja sebagai buruh anak. Sebanyak 2,2 juta buruh anak di Brazil mengalamiputus sekolah. Hampir 75,9 persen buruh anak di Brazil bekerja sebagi buruhtani, sebanyak 7,9 persen bekerja sebagai buruh industri, dan sisanya bekerjasebagai buruh jasa. Hampir 63,6 persen buruh anak yang ada di Brazil bekerja 18jam per minggu dan 36,4 persen bekerja diatas 18 jam perminggunya .
Terakhir di Afrika Selatan, berdasarkan hasil survey buruhanak (Survey of Activities of Young People) pada tahun 2008. Jumlah 26,1 persenatau 1,4 juta anak laki-laki dan 23,4 persen atau 1,2 juta anak perempuanbekerja sebagai buruh anak dan tidak melanjutkan sekolah. Mereka bekerjasebagai buruh tani sebanyak 65,0 persen, sebagai buruh industry 1,6 persen dan31,9 persen sebagai buruh jasa. Buruh anak ini berasal dari desa sebesar 63,8persen dan dari kota sebesar 36,2 persen. Hal ini dikarenakan hampir 75 persendi Afrika Selatan kepala keluarganya adalah misikin .
Berdasarkan data diatas tentang kondisi anak-anak diberbagai belahan dunia yang banyak diantaranya menjadi buruh dan pekerjaterenggut hak hidupnya. Menunjukkan dominasi imperialisme pimpinan AS yangmelakukan berbagai tindakan monopoli atas hak-hak dasar rakyat. Monopoli atasberbagai sumber daya alam, eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan praktekupah murah, dan juga penguasaan atas pasar perdagangan dunia. Kemiskinan,pengangguran, tingginya angka putus sekolah dan masih banyak lagi persoalanrakyat seluruh dunia, lahir karena kerakusan Imperialisme pimpinan AS. Lalu,bagaimana dengan kondisi negeri kita tercinta Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam dan besarnya tenaga kerja sebagai modal berharga membangun Indonesia.
Indonesia Di bawah Dominasi Imperialisme Amerika Serikat
Indonesia yang memiliki kekayaan alam melimpah ruah, dansumber daya manusia yang besar, ternyata rakyat Indonesia masih dalamkungkungan kemiskinan. Layaknya keluarga ayam yang mati dilumbung padi, itulahcerminan kondisi rakyat Indonesia saat ini. Praktek monopoli tanah telahmerenggut hidup kaum tani, banyak kaum tani yang kehilangan pekerjaan utamamereka dan membuat kaum tani terjebak dalam penjara kemiskinan. Saat ini saja,ada 26,2 juta hektar hutan Indonesia hingga tahun 2010, dikuasai oleh 308perusahaan. Perusahaan-perusahaan sebagian besar mengubah hutan menjadiperkebunan besar dalam bentuk kelapa sawit seluas 7,8 juta ha, Karet seluas 5,2juta ha, 1,2 juta ha coklat dan sisanya seperti kopi, teh, kina dan tebu .Monopoli atas lahan di Indonesia sebagian besar dikuasai oleh Sinar Mas Groupbeserta anak perusahaannya, Salim Grup beserta anak perusahaannya, Astra AgroLestari beserta anak perusahaannya, PTPN, Perum Perhutani, Perum Inhutani danlain-lain. Berdasarkan Jan Willem Van Gelder, dalam tulisannya “Financing ofthe Indonesian Palm oil Sector”, draft, p.2, Terdapat 27 kelompok usahaperkebunan kelapa sawit di Indonesia yang menguasai area konsesi seluas4.561.239 ha, dengan aset total kekayaan mencapai 7,434.2 juta US$.
Banyak pula konversi lahan dan atau hutan yang sesungguhnyadapat dijadikan pertanian untuk menciptakan ketahanan pangan negeri ini. Akantetapi, banyak dijadikan perluasan perkebunan kelapa sawit, dan karet yangmerupakan komiditas paling bernilai bagi para borjuasi komprador untuk dijualkepada Imperiliasme. Tercatat, berdasarkan data Gabungan Pengusaha KaretIndonesia, total volume ekspor dari Indonesia ke Amerika selama empat bulan(Mei-Agutus) pada tahun 2010 tercatat sebesar 175.300 ton. Menurut data BidangPerdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bengkulu, Bengkuluyang menjadi salah stau provinsi penghasil karet terbesar, meraup untung darihasil ekspor karet selama Juni 2010. Ekspor komoditas itu menghasilkan devisaUS$3,6 juta dengan volume 1.165 ton.
Ekspor karet yang dihasilkan di propinsi Bengkulu mengikutsertakan dua perusahaan swasta yang berkolaborasi dengan perusahaan milikimperialisme, yaitu : Godyear, Dunlop, Michillen dan sebagainya. Karet dalambentuk setengah jadi (SIR) itu diproduksi oleh dua perusahaan swasta yaitu PTBatang Hari Bengkulu Pratama dan PT Bukit Angkasa Makmur di Kabupaten BengkuluTengah. Produksi karet dari dua perusahaan itu seluruhnya dari karet tanamanrakyat dan kerja sama dengan produksi karet perusahaan besar di daerah iniantara lain, dari PTPN VII Bengkulu. Provinsi Bengkulu saat ini sudah memilikitujuh unit pabrik pengolahan karet dengan kapasitas 20 ton per jam yangmerupakan milik swasta dan BUMN yakni PTPN VII Bengkulu. Luas tanaman karet diBengkulu tercatat 118.616 hektare, dengan produksi sekitar 80.339 ton per tahundan melibatkan 60.173 kepala keluarga petani sebagai buruh tani yang diberikanupah sebesar Rp10.000-Rp 13.000/hari .
Sementara itu kondisi ketimpangan kepemilikan tanah berimbaspada terjadinya tindakan diskriminasi dan represifitas terhadap kaum tani.Karena perluasan perkebunan tersebut, banyak dari kaum tani diusir dari lahanproduksi untuk hidupnya. Akibatnya perlawan rakyat menolak monopoli tanahmeluas di pedesaan, namun tindakan represifitas juga meningkat. Seperti yangbaru-baru ini terjadi kasus penembakan kaum tani di Sanyerang, KabupatenTanjung Jabung Barat, Profinsi Jambi oleh aparat polisi brimob Polda Jambi.Penembakan terjadi saat kaum tani di wilayah tersebut berusaha untukmemperjuangkan hak-hak demokratisnya atas tanah dan akses jalan kecamatan yangdirenggut oleh PT. Wira Karya Sakti. Selain itu juga terjadi tindakan kekerasanterhadap kaum tani di Lampung, Bulu Kumba, Pontianak, Malang, Wamena, danLombok Timur.
Kondisi di sektor pertanian, tidak ubahnya dengan kondisi disektor industri. Beban produksi akibat krisis yang dirasakan olehindustri-industri dilimpahkan kepada buruh melalui politik perampasan upah.Kebijakan efisiensi produksi diberlakukan dan dilegitimasi dengan suratkeputusan empat menteri telah membuat skema perampasan semakin hebat. Ditambahlagi UUK No.13 tahun 2003 yang mengatur sistem perburuhan telah banyak dimultitafsirkan untuk menunjang politik perampasan upah. Tidak hanya perusahaan yangmenghendaki buruh digaji murah, tapi faktanya pemerintah juga ikut andilmelalui kebijakan yang telah dikeluarkan. Buruh juga berhadapan dengan upayapelarang berserikat atau yang lebih dikenal dengan union busting. Dimanaserikat sebagai alat perjuangan buruh untuk mendapatkan hak-haknya dan telahdiatur dalam deklarasi universal HAM beserta konvenan sipil-politik besertabeberapa regulasi yang diatur dalam UUD 1945, sering dihambat keberadaannyaatau bahkan tidak biarkan berdiri dalam pabrik. Karena pelarang berserikatburuh yang independen menghambat stabilitas politik bagi jaminan praktek perampasanupah oleh perusahaan dan pemerintah.
Saat ini saja jika kita ungkap beberapa data, jumlah tenagakerja kita yang bekerja di sektor Formal atau orang yang bekerja denganmendapatkan upah atau gaji secara teratur, baik mingguan ataupun bulanan,seperti : buruh, karyawan, PNS, satpam, PRT dan sebagainya, sekitar 33,74 jutaatau 31,42 persen. Sedangkan yang bekerja disektor informal atau orang yangbekerja seperti pedagang asongan, PKL, buka warung atau ruko, sekitar 73,67juta atau 65,58 persen. Lalu, kualitas dari rakyat yang bekerja disektorinformal maupun formal hampir 55,31 juta (51,50%) berstatus lulusan tidak tamatSD sampai tamat SD, sebanyak 2,89 juta (2,69 %) berstatus lulusan Diploma,sebanyak 4,94 juta orang (4,60 %) berstatus lulusan S1 sampai S3 .
Lalu, dari status upah dari pekerjaan yang mereka dapatkan.Buruh tani (buruh pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan)yang memiliki jumlah pekerja sekitar 42,83 juta jiwa dipatok oleh pemerintahupah mininumnya Rp 38.000 perhari sedangkan yang terealisasi menurut versi BPSadalah Rp 29.00 perhari. Sedangkan untuk buruh bangunan atau konstruksi yangberjumlah 4,84 juta dipatok oleh pemerintah upah minimunya Rp 58.000 perhari,tapi yang terealisasi menurut BPS adalah Rp 48.000 hari. Sedangkan untuk buruhjasa dan industri yang jumlah totalnya sekitar 25,5 juta jiwa secara umum diIndonesia di 33 propinsi perbulan mendapatkan sekitar Rp 980.000. (kawan-kawanboleh tidak percaya dengan data dari pemerintah, karena realita sesungguhanya lebihrendah upah yang diterima oleh buruh tani maupun buruh konstruksi, buruhindustri maupun jasa).
Terakhir, angka pengangguran terbuka hingga Agustus 2010berjumlah 8,59 juta jiwa atau 7,41 persen dari total angkatan kerja, dari totalangkatan kerja kita yang berjumlah lebih dari 107 juta jiwa. Angkatan kerjayang status pendidikan lulusan PT atau Diploma hanya sebesar 7,3 juta jiwa.Sedangkan yang paling dominan adalah 58,3 juta jiwa lulusan SD, diikuti olehtamatan SMA sebesar 23,9 juta jiwa dan lulusan SMP 21,3 juta jiwa .
Pelanggaran HAM Rezim SBY-Boediono sebagai Boneka Amerika
Dari data diatas jelas sekali rezim SBY-Boediono belum mampumenyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya dan belum mampu meningkatkankesejahteraan. Hal ini Nampak dimana hampir 31,3 juta penduduk Indonesia hidupdibawah garis kemiskinan dengan pendapatan perkapita rata-rata Rp211.800/bulan. Pastinya angka 31,3 juta jiwa ini bukanlah angka secarakeseluruhan karena, jika dilihat dari data-data yang ada dilapangan seperti upahburuh tani yang hanya mendapatkan Rp 7000-Rp 15.000/ hari dengan total konsumsidasar seperti pangan, sandang dan papan sebesar Rp 20.000-Rp50.000/harinya.Tentu dengan pendapatan yang diterima oleh buruh tani tidaklah mampu mencukupikebutuhan sehari-hari. Serta, dari klas buruh yang hanya mendapatkan maksimal ¾upah yang sudah ditetapkan olehpemerintah juga menjadi kenyataan tersendiri bagi bangsa ini yang masihdirundung kemiskinan.
Jadi dengan rendahnya pendapatan, dan minimnya lapanganpekerjaan bagi rakyat memiliki korelasi positif terhadap kualitas tenaga kerjakita yang masih didominasi oleh lulusan SD. Dengan biaya pendidikan yangtinggi, tentunya anak-anak dari kaum tani maupun klas buruh sangat, sangatsangat kecil kemungkinan untuk dapat menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Halitu dapat kita lihat dari data sebelumnya dimana hanya sekitar 7 juta saja yangdapat mengakses Diploma dan PT. Sedangkan, lulusan SD lebih dari 50 juta dari107 juta angkatan kerja.
Dengan realita demikian kita dapat identifikasi, adabeberapa persoalan-persoalan yang merupakan efek domino di Indonesia :
Pertama, rendahnya akses lapangan pekerjaan akibat monopoliatas lahan, sedangkan keuntungannya dan hasil produksinya hanya dinikmati olehpara borjuasi besar komprador, tuan tanah, kapitalis birokrat dan imperialisme.Kedua, maraknya perampasan tanah terhadap kaum tani dan rakyat Indonesia untukdijadikan sasaran perluasan perkebunan. Ketiga, tingginya tingkat penganggurandan kemiskinan akibat minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan, perampasantanah (monopoli atas lahan), serta perampasan upah buruh. Keempat, rendahnyakualitas dan akses pendidikan di Indonesia, akibat ketidakmampuan rakyatkhususnya dari kaum tani dan klas buruh untuk melanjutkan jenjang pendidikanyang lebih tinggi.
Dari empat persoalan mendasar yang dihadapi oleh rakyatIndonesia, sesungguhnya bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh rezim bonekaSBY-Boediono. Berdasarkan konvensi Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekososbud) HakAsasi Manusia, pemerintah harus memenuhi hak rakyat atas pekerjaan, pendidikandan kesejahteraan. Pada bagian III pasal 6 ayat 1, dalam konvenan HAM Ekosob,“setiap negara mengakui hak atas pekerjaan”. Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2,“setiap orang berhak menerima upah yang adil dan imbalan atas pekerjaan danharus dapat memenuhi kebutuhan layak”. Pada pasal 11 ayat 1, “negara juga mengakui setiap orang atas standarkehidupan yang layak termasuk pangan, sandang dan papan serta adanya perbaikankondisi hidup yang terus menerus”. Serta, pasal 13 ayat 1 dan 2 “negaramengakui hak setiap orang atas pendidikan”, “ pendidikan dasar harusdiselenggarakan secara cuma-cuma”, dan pendidikan lanjutan hingga pendidikantinggi harus tersedia bagi semua orang secara merata tanpa ada diskriminasi”.
Persoalan Umum Pemuda Mahasiswa di Indonesia
Pemuda mahasiswa Indonesia dihadapkan juga dengan problemketidak adilan dan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Mereka berhadapandengan mahalnya biaya pendidikan, akibat berjalannya praktek privatisasi danliberalisasi di sektor jasa, terutama pendidikan. Pendidikan menjadi tempatpraktek komersialisasi, selayaknya lembaga bisnis yang terus saja membuatkebijakan pembiayaan operasional semakin tinggi nominalnya dan semakin tidakrasional. Lebih buruk kebijakan demikian, membawa sistematisasi pembodohan bagianak-anak tidak mampu secara pembiayaan. Dimana mereka merupakan anak buruh,petani, pedaganag asongan, pemulung, pekerja seks komersial, karyawan toko, danmasyarakat miskin lainnya, baik di kota maupun desa. Pembiayaan pendidikan saatini saja sudah menembus angka ratusan juta rupiah, jika dibandingkan dengangaji buruh dari rata-rata di 33 provinsi sebesar Rp 980.000, tentu sajaberbanding terbalik. Susah kiranya anak buruh untuk memenuhi dana sebesarratusan juta tersebut.
Berikut data pembiayaan kuliah yang berlaku tahun 2009-2010di berbagai Perguruan Tinggi (PT) di berbagai daerah :
BIAYA PENDIDIKAN DI BEBERAPA PERGURUAN TINGGI INDONESIA
No. Keterangan Biaya Terendah Biaya Tertinggi
1. ProvinsiDKI Jakarta
- Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Rp. 1.800.000 Rp. 3.100.000
- Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) Rp. 700.000 Rp. 2.500.000
- Politeknik Negeri Media Kreatif Rp. 3.000.000 Rp. 9.500.000
- Universitas Indonesia (UI) Rp. 7.500.000 Rp. 35.000.000
2. ProvinsiJawa Barat
- Universitas Padjajaran (UNPAD) Rp. 2.000.000 Rp. 10.000.000
- Politeknik Negeri Bandung Rp. 1.900.000 Rp. 6.400.000
- Politeknik Manufaktur Bandung Rp. 2.500.000 Rp. 4.500.000
- Sekolah Tinggi Seni IndonesiaBandung Rp. 500.000 Rp. 1.000.000
- Institut Teknologi Bandung (ITB) Rp. 1.500.000 Rp. 4.500.000*
3. ProvinsiJawa Tengah
- Universitas Jenderal Sudirman Rp. 600.000 Rp. 6.000.000
- Universitas Diponegoro (UNDIP) Rp. 1.000.000 Rp. 5.000.000
- Universitas Negeri Semarang Rp. 1.700.000 Rp. 11.000.000
- Universitas Negeri Sebelas Maret Rp. 1.000.000 Rp. 7.500.000
4. ProvinsiD.I Yogyakarta
- Universitas Negeri Yogyakarta Rp. 700.000 Rp. 3.000.000
- Institut Seni indonesia Yogyakarta Rp. 1.000.000 Rp. 14.000.000
- Universitas Gadjah Mada (UGM) Rp. 500.000 Rp. 2.300.000*
5. ProvinsiJawa Timur
- Institut Teknologi SepuluhNovember Rp. 800.000 Rp. 8.000.000
- Universitas Negeri Surabaya Rp. 800.000 Rp. 8.000.000
- Universitas Brawijaya Rp. 800.000 Rp. 3.500.000
- Universitas Negeri Malang Rp. 300.000 Rp. 4.000.000
- Universitas Jember Rp. 300.000 Rp. 4.500.000
- Politeknik Elektro Negeri Surabaya Rp. 1.500.000 Rp. 4.000.000
- Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Rp. 1.000.000 Rp. 4.500.000
- Politeknik Negeri Malang Rp. 1.700.000 Rp. 4.000.000
- Politeknik Negeri Jember Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000
- Universitas Trunojoyo Rp. 650.000 Rp. 2.500.000
6. ProvinsiN.A.D
- Universitas Syiah Kuala Rp. 1.800.000 Rp. 4.000.000
- Politeknik Negeri Lhokseumawe Rp. 650.000 Rp. 2.000.000
- Universitas Malikussaleh Rp. 700.000 Rp. 5.000.000
7. ProvinsiSumatera Utara
- Universitas Negeri Medan Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000
- Politeknik Negeri Medan Rp. 800.000 Rp. 5.000.000
8. ProvinsiSumatera Barat
- Universitas Andalas Rp. 1.200.000 Rp. 4.000.000
- Universitas Negeri Padang Rp. 1.500.000 Rp. 4.500.000
- STSI Padang Panjang Rp. 450.000 Rp. 4.500.000
- Politeknik Negeri Padang Rp. 1.200.000 Rp. 3.500.000
- Politeknik Pertanian NegeriPayakumbuh Rp. 750.000 Rp. 2.000.000
9. ProvinsiRiau
- Universitas Riau Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000
10. ProvinsiJambi
UniversitasJambi Rp. 1.000.000 Rp. 7.500.000
11. ProvinsiSumatera Selatan
UniversitasSriwijaya Rp. 1.000.000 Rp. 6.000.000
Sumber data : Website masing-masing PT, biaya SPP dan BOPpersemester berlaku 2009-2010
*Ditambah beban pembiayaan SKS/bulan
Tabel diatas baru menunjukkan sebagian kecil biayaoperasional pendidikan setiap semester yang dikeluarkan oleh mahasiswa, belummencakup pendataan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Dari tabel dapatdicermati betapa biaya pendidikan tidaklah murah, dari ratusan ribu rupiahsampai puluhan juta rupiah. Angka nominal pembiayaan diperkirakan akan terusnaik jika melihat pemenuhan alokasi yang timpang. Sebuah perguruan tinggipembiayaan operasionalisasinya, diperoleh dari Mahasiswa maksimal 30%, daripemerintah 35%, dan kerjasama dengan pihak ketiga 35%. Faktanya ada masalah dalampemenuhan alokasi ini, dengan kenaikan biaya kuliah yang terus saja terjadimenunjukkan ada prosentase dari pemerintah maupun pihak lain yang belumterpenuhi. Jika saat ini marak dengan kerjasama-kerjasama pendidikan yangbersifat bilateral maupun mulilaeral yang kemudian menjadi alasan dari banyakPT cukup membantu pemenuhan alokasi oprasionalisasi, maka ada prosentasealokasi dari pemerintah yang tidak berjalan atau minim.
Secara prosentase saja pemerintah sudah menunjukkan ketidakseriusannya mengembangkan pendidikan. Amanat UUD 1945, alokasi anggaranpendidikan harus diberikan 20% dari APBN dan APBD untuk operasionalisasipendidikan. Namun faktanya alokasi 20% pendidikan yang dijalankan pemerintahjuga memasukkan item pembayaran gaji guru dan dosen, sehingga untukoperasionalisasi pendidikan tersita alokasinya. Apalagi untuk alokasi pemenuhankebutuhan operasionalisasi Perguruan Tinggi (PT), bisa dipastikan tidakterpebuhi oleh pemerintah. Buktinya dari upaya pemerintah melepaskan tanggungjawab pendidikan dengan mendorong PT untuk bisa otonom dalam operasionalisasi,seperti yang termaktub dalam PP 60 dan 61 tentang BHMN, UU Sisdiknas No.20Tahun 2003 pasal 43, dilengkapi dengan UU BHP No.9 tahun 2008 yang kemudian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dan kemudian digantikan dengan PP No.17 Tahun2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Otonomi menyediakan kesempatan bagi PT untuk mengeloladirinya sendiri dan berhubungan dengan berbagai kepentingan. Kemandirian dankebebasan memang harus dimiliki oleh PT untuk meningkatkan kualitaspengajarannya, untuk mengkontekskan berbagai ilmu pengetahuan dalam upayamemecahkan kebutuhan kehidupan. Namun tidak tepat jika kemandirian dankebebasan diterapkan dalam pengeloaan operasionalisasi, terutama pembiayaan PT.Karena berpotensi membuka kran komersialisasi pendidikan, seperti yang terjadisaat ini. Perguruan Tinggi begitu leluasa untuk mengeluarkan kebijakanmenaikkan biaya kuliah dan mengeluarkan kebijakan pembiayaan lainnya, sebagaialasan karena kebutuhan operasionalisasi, seperti : pemenuhan sarana-prasarana,gaji dosen dan karyawan, biaya kebersihan, dan biaya lainnya diluar pembiayaantetap tiap bulannya. Satu sisi kerjasama dengan berbagai pihak, diluarpemerintah dilakukan secara intensif dengan alasan membuka potensi pundi-pundipendapatan perguruan tinggi. Disinilah korelasi minimnya pembiayaan pemerintahterhadap PT, dengan praktek komersialisasi pendidikan.
Privatisasi berkedok otonomisasi telah menyebabkan banyakPerguruan Tinggi Negeri (PTN) yang kehilangan haknya untuk secara penuhmendapatkan pendanaan dari pemerintah. Hari ini, angka subsidi pemerintah untukPTN hanya berkisar dari 15-60 persen. Sebagai contoh, Institut TeknologiBandung (ITB) hanya mendapatkan 185 miliar, jauh di bawah kebutuhannya tahunini yang mencapai Rp.700 miliar. Universitas Indonesia (UI) yang membutuhkandana 1,4 triliun, hanya disubsidi Rp.300 miliar oleh pemerintah (Kompas, 3/5).Sementara itu Universitas Sumatra Utara (USU) hanya mendapatkan Rp.209 miliar,padahal yang diperlukan adalah Rp.533 miliar (Kompas, 4/5).
Faktanya di kampus mahasiswa dihadapkan dengan ketetapanpembayaran yang tidak sedikit nominalnya. Pembayaran semakin berfariasibentuknya, selain pembiayaan berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),mahasiswa juga di hadapkan pembiayaan berupa biaya praktikum, sumbanganpendidikan berupa Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Sumbangan PeningkatanMutu Akademik (SPMA), Sumbangan Pengembangan Manajemen Pendidikan (SPMP),Sumbangan Pengembangan Institusional (SPI), Biaya Pengembangan Institusi (BPI),dan beragam model pembayaran yang didasarkan atas kebijakan berberapa PT. Belumlagi biaya beragam kebutuhan administrasi yang setiap saat harus dibayarkan,baik ketika mulai melakukan pendaftaran maupun ketika sudah aktif diperkuliahan sampai mendekati akhir kuliah. Diluar ketetapan pembayaran kampus,mahasiswa harus di hadapkan dengan biaya kehidupan sehari-hari, baik berupasewa kost-kost an, transportasi, biaya pengerjaan tugas, biaya parker, danlain-lain. Sungguh berat orang tua mahasiswa menanggungnya, jika secara nominalpembiayaan terus merangkak naik, akibat tidak adanya proteksi dari unsurpemerintahan terkait.
Beban biaya yang harus di tanggung mahasiswa tampak dalamtable, diluar beban biaya SPP, berupa sumbangan masuk bagi mahasiswa baru (S1)di beberapa perguruan tinggi, berlaku tahun 2009-2010.
Tabel biaya sumbangan uang masuk di beberapa UniversitasNegeri di Indonesia
No NamaUniversitas Nama Sumbangan Besar Sumbangan
1 UniversitasJenderal Soedirman (Purwokerto) BOPP 2,5 juta – 200 juta
2 UniversitasPadjajaran (Bandung) 5juta - 75 juta
3 UniversitasIndonesia (Jakarta) DPP 5 juta – 75 juta
4 UniverisitasGajah Mada (Yogyakarta) BOP 5 juta - 160 juta
5 InstitutTeknologi Bandung (Bandung) SDPA 14 juta - 175 juta
6 UniversitasNegeri Padang 2,5juta – 15 juta
7 UniversitasNegeri Malang (Malang) 4,5juta – 25 juta
8 UniversitasBrawijaya (Malang) 5 juta– 75 juta
Dengan nilai sumbangan menembus angka 2,5 juta per mahasiswadidik, akan sangat dirasakan memberatkan bagi para orang tua peserta didik yanghanya bekerja sebagai buruh, petani, pedagang asongan, tukang besak, kulibangunan, dan pekerja di sektor informal lainnya. Jika tidak ada upaya tanggapdari pemerintah untuk menghentikan biaya kuliah yang terus saja mengalamikenaikan, maka akan menjadi ancaman bagi banyaknya pemuda yang tidak bisamelanjutkan kuliah. Sehingga problem kemiskinan yang dihadapi secara langsungoleh mayoritas rakyat Indonesia akan terus terjadi kepada generasi-generasiselanjutnya.
Konsekuensi dari kebijakan yang dibungkus dengan label BadanHukum Milik Negara (BHMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan lain sebagainya, iniadalah semakin mahalnya biaya kuliah, mengingat mahasiswa dianggap sebagaisumber pemasukan dana yang mudah dan cepat, daripada menjalin kerjasama dengankorporasi (yang sedang dihantam krisis global) atau menjual riset pada mereka.Hari ini, PTN berlomba-lomba untuk menarik setinggi-tingginya mahasiswa barudari jalur seleksi mandiri, yang harganya beberapa kali lipat dari biayaregular dan biaya masuknya saja bisa mencapai ratusan juta rupiah.
Sebagai contoh, Universitas Gajah Mada (UGM) menerima 7.145mahasiswa baru pada tahun 2010, namun hanya 11 persen saja kuota untuk jalurSNMPTN. Universitas Negeri Semarang (UNS) yang menerima 4.859 mahasiswa baru,hanya 1.345 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN. Kemudian Universitas Diponegoro(Undip) hanya menerima 1.619 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN dari total 8.305mahasiswa baru tahun ini (Kompas, 3/5). Sementara cara lain yang umumdilakukan, yakni membangun unit usaha mandiri (hotel, pusat perbelanjaan,gedung pertemuan, dll.) justru semakin nyata mencitrakan komersialisasi didunia pendidikan tinggi.
Sebagai akibat dari melambungnya harga pendidikan ini adalahpupusnya harapan rakyat miskin, seperti buruh, buruh tani, dan kaum miskinkota, untuk mengirim anak-anak mereka ke bangku kuliah. Data menyebutkan, padatahun akademik 2007/2008, hanya 17,25 % angka partisipasi kasar (APK) jenjangPT dari total masyarakat usia kuliah. Mahalnya biaya ini jugalah yangmengakibatkan meningkatnya angka putus kuliah (DO). Pada tahun akademik2008/2009, angka DO mencapai 7,81 persen, pada 2004/2005 bertambah menjadi 7,94persen, pada 2005 melonjak hingga 12,86 persen, pada 2006/2007 turun sedikitmenjadi 12,54 persen, dan pada 2007/2008 meningkat drastis menjadi 18,57 persen(Kompas, 3/5).
Sebagaimana dinyatakan teori, kapitalis/imperialis akanselalu melebarkan kekuasaannya sebagai cerminan dari watak ekspansif. Sudahsejak lama, tercatat sejak masuknya kongsi-kongsi dagang Eropa ke tanah air(abad ke-17), Indonesia menjadi primadona yang menjadi rebutan karena dianggapsangat ideal untuk memenuhi hasrat imperialis akan sumberdaya alam yang melimpah,buruh murah yang melimpah, dan pasar yang luas. Sejak saat itu, otomatis rakyatIndonesia mengalami kesengsaraan. Pada akhirnya, kmiskinan kemudian menjadiidentitas yang sulit lepas dari bangsa Indonesia—hingga hari ini.
Kemiskinan merupakan buah dari penguasaan alat produksi yangtimpang. Di tangan pemerintahan boneka, Indonesia telah habis digadai secaramurah-meriah kepada imperalis. Kebijakan Soeharto yang menerbitkan UU PenanamanModal Asing (PMA) No 1 tahun 1966, sebagai jalan untuk masuknya megakorporasiasing, seperti Freeport, Newmont, Shell, dan lain-lain, masih terus dilanjutkanoleh para penerusnya. Sebagai gambaran, dalam sepuluh tahun terakhir, 82 persendari total investasi di Indonesia merupakan bentuk Penanaman Modal Asing (PMA)(Kompas, 6/7).
Besarnya angka investasi asing tersebut tidak berbandinglurus dengan kesempatan kerja masyarakat. Data pemerintah menyebutkan bahwatahun ini, angka pengangguran mencapai 8,59 juta orang (BPS, Maret). Sementaraitu angka pengangguran terdidik terus menunjukan peningkatan. Pada tahun 2005,penganggur lulusan D3 mencapai 322.836 orang, kemudian meningkat menjadi486.000 orang pada 2009. Pada tahun 2005, angka penganggur lulusan S1 mencapai385.418, dan melonjak menjadi 626.000 orang pada 2009 (Kemennakertrans, 2010).Bagaimanapun, angka pengangguran akan terus dijaga oleh imperislis sebagaicadangan buruh murah, yang suatu waktu bisa direkrut saat buruh yang dia kuasaibangkit melawan bersama serikatnya.
Selain masalah pengangguran, persoalan lain adalah bahwalapangan kerja yang tersedia merupakan industri manufaktur yang berkarakterpadat karya, sehingga otomatis tidak memerlukan pekerja berpendidikan tinggi.Inilah bencana bagi mahasiswa Indonesia, karena pemerintah gagal menyediakanlapangan pekerjaan yang bisa menjadi media aplikasi ilmu pengetahuan yangdidapat di bangku kuliah. Atas dasar ini, pemerintah kemudian menggalakangerakan “kewirausahaan”, yang memaksa para mahasiswa untuk mencari dan membukalapangan pekerjaannya sendiri. Sebagai gamabaran, tahun ini, dari 116 jutaorang angkatan kerja, 107,4 juta orang bekerja, dan sekitar 73,6 juta orang(68,6 persen) berada di sektor informal (BPS, Februari). Persoalnnya adalah,sangat mustahil kewirausahaan yang dibangun mahasiswa bisa berkembang besar danmampu bersaing melawan monopoli perusahaan-perusahaan multinasional (MNCs)milik imperialis. Realita yang dapat dilihat adalah usaha mikro atau setaradengan PKL, membuka ruko kecil dan sejenis mendominasi dari usaha yang dapatdikembangkan di Indonesia dengan jumlah hampir 51 juta atau 98,8% (Kompas,14/7). Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan dan menilai bahwa memasukanprogram kewirausahaan bagi mahasiswa merupakan hal yang sangat-sangat kecilkemungkinan untuk berkembang dan dapat memenuhi kebutuhan primer, kesehatan danpendidikan untuk kehidupan yang dijalaninya. Program kewirausahaan jugamerupakan salah satu bentuk “ímpotensi” dari rezim boneka saat ini untuk dapatmenyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Tugas dan kewajibantersebut dilimpahkan ke rakyat untuk berusaha sendiri menciptakan lapanganpekerjaan sendiri. Tentunya dengan keterbatasan modal dan penguasaan alatproduksi, program kewirausahaan di perguruan tinggi untuk mendorong mahasiswakreatif hanya menjadi isapan jempol semata.
Sudah Komersil dalam Pengelolaan, Represif dalam Penerapan
Selain itu, persoalaan yang dihadapi oleh pemuda Indonesiaadalah minimnya akses pemuda Indonesia untuk mengembangkan kebudayaan danperadaban bangsa Indonesia. Ruang mengembangkan diri dalam pengetahuan dankreatifitas sudah terenggut dengan bayang-bayang mahalnya pembiayaan. Pemudamahasiswa harus dihadapkan dengan kebijakan pendidikan di PT, sepertiPelarangan Organisasi Massa beraktivitas di kampus yang tertuang dalam SK DiktiNo.26 tahun 2002, sulitnya perijinan dalam menyelenggarakan kegiatan di kampus,pengurangan subsidi pembiayaan aktivitas mahassiwa, penerapan jam malam,pelipatgandaan beban tugas kuliah yang harus dijalankan, memperpendek massabatas kuliah dari 7 tahun menjadi 5 tahun bahkan sampai tindakan skorsing danDO, jika mahasiswa melakukan tindakan yang tidak tertib melunasi pembayaran danmelakukan aktivitas diluar perijinan pimpinan kampus.
Masalah represifitas terhadap gerakan mahasiswa merupakanpersoalan klasik di negeri ini. Walaupun sudah mendapatkan jaminan dalam UUD 45pasal 28E, kebebasan berserikat dan berekspresi terus semakin dibatasi. Denganmenginduk pada regulasi NKK/BKK tahun 1979 warisan Soeharto, pemerintah danbirokrat kampus hari ini menggunakan berbagai cara untuk menjauhkan mahasiswadari peran politiknya. Langkah yang umum diambil oleh birokrat kampus adalahmemperbanyak beban akademik, membatasi gerak mahasiswa lewat pemberlakuan “jammalam”, menjatuhkan sanksi akademik, dari mulai skorsing hingga pemberhentian,bahkan lebih jauh lagi menggunakan cara-cara kekerasan, seperti kasus yangmenimpa M.Ridwan, mahasiswa IKIP Mataram yang terbunuh oleh preman bayarankampus ketika melakukan unjuk rasa di kampus.
Fatal akibatnya jika ruang ekspresi dan berorganisasimahasiswa di brangus. Mahasiswa akan kehilangan kedudukan sejarahnya sebagaiAgent of Control atas setiap kebijakan yang diberlakukan kampus maupunpemerintah serta menjadi kekuatan politik yang mendukung perjuangan buruh dan kaumtani. Ruang stabilitas politik yang dilakukan oleh pihak kampus, akan membuatlembaga pendidikan tidak bergeliat sebagaimana kedudukannya. Menjadi wadahmembedah berbagai problematika rakyat, mencari formulasi penyelesaiannya danmerumuskan langkah-langkah taktis penyelesaiannya. Menjadi wadah yangmemecahkan persoalan yang dihadapi oleh buruh, kaum tani, dan rakyat miskinlainnya di Indonesia, dan bukan menjadi wadah bagi pencetak sarjana robot untukkepentingan para pengusaha besar, tuan tanah dan para birokrat yang korupseperti kenyataan saat ini.
Menghambat kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagimahasiswa sama halnya melakukan pembodohan secara perlahan-lahan. Ruangekspresi sebenarnya adalah bagian dari tempaan mahasiswa dalam memperkaya khasanailmiah ilmu pengetahuan yang dipelajari dalam bangku akademik. Ruang ekspresiadalah ruang aplikatif yang objektif, karena mahasiswa akan berbenturanlangsung dengan kenyataan-kenyataan objektif perkembangan masyarakat. Akanbanyak hal bisa berkembang dari kualitas mahasiswa jika ruang ekspresi dibukaseluas-luasnya di kampus. Sementara kebebasan berorganisasi adalah ruang bagimahasiswa untuk menghimpun dirinya dalam memperjuangkan cita-citanya. Wadahmembangun kolektifitas dalam berjuang, merumuskan berbagai hal untuk meraihcita-cita tersebut, selain dari bangku akademik kampus yang faktanya terbatasjangkaunnya. Dengan berorganisasi mahasiswa akan menemukan tempaan sebenarnyadalam membangun kehidupan bermasyarakat. Jika kedua hal tersebut dihambat diPerguruan Tinggi, sama halnya orientasi Perguruan Tinggi tidak sejatinya maumelakukan pencerdasan, tapi lebih berkehendak untuk membodohkan generasi muda.Sehingga pantas jika kemudian ada kesimpulan Perguruan Tinggi Indonesia saatini tidak ubahnya sebagai lembaga mencetak sarjana yang dibodohkan, terasingdari berbagai problematika yang dihadapi masyarakat.
Bila melihat paparan tentang kondisi rakyat dan pendidikanIndonesia saat ini, banyak ketimpangan yang terjadi. Ketimpangan tersebutmengindikasikan terjadinya tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yangserius kepada rakyat. Berdasarkan DUHAM dan Konvenan hak Ekosob dan Sipol,bahwa yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM adalah negara, melaluipemerintah. Sehingga bila terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, makaSBY-Boediono sebagai pemerintah Indonesia saat ini harus bertanggung jawab atassegala persoalan rakyat. Jika pemerintah sudah melakukan pelanggaran HAM, makapemerintah SBY-Boediono juga mengindahkan berbagai aturan UUD 1945, terkaitpemenuhan hak-hak dasar rakyat. Sehingga tidak berlebihan kiranya jika rakyatmenuntut haknya kepada pemerintah karena konstituen dari sebuah negara, danjuga mendesak pemerintah untuk bertanggung jawab terhadap penyelesaian berbagaipersoalan rakyat, sebagaimana SBY-Boediono harus bertanggung jawab terhadapberbagai pelanggaran HAM.
Jika tidak ada upaya serius dari pemerintah menyelesaikanpersoalan rakyat, maka pemerintah melakukan pelanggaran HAM. Persoalan rakyatsampai detik ini semakin akut, sebagaimana dipaparkan dalam tulisan ini.Keakutan terjadi karena pemerintah terkesan lari dari kehendak untukmemperbaiki persoalan rakyat, pemerintah lebih mengutamakan kepentinganimperialisme pimpinan AS dan para klas penindas rakyat, yaitu : borjuasi besar komprador,tuan tanah dan jajaran kapital birokrat lainnya di Indonesia. Kebijakan yangdikeluarkan oleh SBY-Boediono faktanya lebih menguntungkan penetrasi ekonomidari tiga klas penindas rakyat. Berlipat-lipat keuntungan diperoleh oleh tigapenindas rakyat, tapi berlipat-lipat penderitaan dirasakan mayoritas rakyatIndonesia, yang mayoritas adalah buruh dan kaum tani....
Sat Oct 27, 2012 10:35 pm by 
